Kistoday – Persoalan lingkungan kembali mencuat di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Tumpukan eceng gondok yang memenuhi aliran sungai di wilayah tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan alam, melainkan cerminan lemahnya respons dan kinerja pemerintah desa dalam menangani masalah yang sudah berlangsung cukup lama.
Pantauan di lapangan menunjukkan eceng gondok tumbuh liar dan menutupi hampir seluruh permukaan sungai. Aliran air menjadi tersendat, bahkan di beberapa titik terlihat stagnan. Situasi ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu persoalan yang lebih serius, mulai dari banjir hingga berkembangnya sarang penyakit.
Warga setempat mengaku kecewa karena hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan tanpa penanganan berarti.
“Seolah-olah dibiarkan saja. Padahal dampaknya sudah jelas, air jadi mampet dan lingkungan jadi kotor. Kami tidak melihat ada upaya serius dari pemerintah desa,” ujarnya. Sabtu 18 April 2026
Kekecewaan warga tidak berhenti pada persoalan teknis semata. Mereka juga menilai pemerintah desa kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Beberapa kali keluhan disampaikan, namun belum membuahkan hasil nyata. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa pemerintah desa tidak memiliki prioritas yang jelas dalam menangani persoalan lingkungan.
Eceng gondok yang dibiarkan menumpuk juga berdampak langsung pada aktivitas warga. Sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kini menjadi sulit diakses. Selain itu, genangan air yang tertutup tanaman liar berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, yang dapat meningkatkan risiko penyakit.
Warga menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi banjir saat musim hujan tiba. Aliran air yang tersumbat akan meluap dan menggenangi permukiman. Ironisnya, potensi risiko tersebut sudah di depan mata, namun belum terlihat adanya langkah antisipatif dari pemerintah desa.
“Kalau nanti banjir, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan sampai pemerintah desa baru bergerak setelah ada dampak besar,” kata warga lainnya dengan nada kesal.
Sorotan terhadap pemerintah desa Jumbleng semakin menguat karena persoalan ini dinilai seharusnya bisa ditangani dengan langkah sederhana, seperti kerja bakti atau koordinasi dengan dinas terkait. Namun hingga saat ini, upaya tersebut belum terlihat secara nyata di lapangan.
Minimnya inisiatif ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai komitmen pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Warga berharap adanya transparansi dan keseriusan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kepentingan bersama.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mulai angkat bicara. Mereka menilai, pemerintah desa seharusnya lebih proaktif dan tidak menunggu situasi memburuk. Penanganan eceng gondok, menurut mereka, bukanlah pekerjaan yang mustahil jika ada kemauan dan koordinasi yang baik.
Di sisi lain, warga sebenarnya siap terlibat dalam upaya penanganan, asalkan ada arahan dan fasilitasi dari pemerintah desa. Semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat pedesaan dinilai bisa menjadi solusi efektif jika dikelola dengan baik.
Namun tanpa kepemimpinan yang tegas dan responsif, partisipasi masyarakat sulit untuk digerakkan secara maksimal. Hal inilah yang menjadi salah satu kritik utama warga terhadap pemerintah desa Jumbleng saat ini.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa peran pemerintah desa sangat krusial dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika persoalan sederhana seperti penanganan eceng gondok tidak tertangani, kepercayaan publik pun ikut tergerus.
Warga Desa Jumbleng kini berharap adanya langkah nyata dan cepat dari pemerintah desa. Mereka menginginkan bukan sekadar janji, tetapi aksi langsung di lapangan untuk membersihkan sungai dan mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan akan terus berlarut dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Pemerintah desa pun dituntut untuk membuktikan komitmennya, bahwa mereka hadir bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang tanggap dan bertanggung jawab.***
