Perang saudara di Sudan Selatan tampaknya akan kembali terjadi, dengan konflik antara pemerintah dan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Riek Machar semakin memburuk. Pada hari Minggu, setidaknya 169 orang tewas dalam serangan di dekat perbatasan Sudan, termasuk wanita, anak-anak, dan anggota keamanan pemerintah.
Kelompok oposisi yang dipimpin oleh Machar, yang juga merupakan wakil presiden yang ditangguhkan, telah melakukan serangan-serangan terhadap pemerintah, termasuk serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah di negara bagian Jonglei. Pemerintah telah melakukan serangan balasan, menyebabkan pengungsian besar-besaran dan kematian.
Peran PBB dan Organisasi Kemanusiaan
PBB dan organisasi kemanusiaan seperti Doctors Without Borders (MSF) telah terlibat dalam upaya menyelamatkan korban dan memberikan bantuan kemanusiaan. MSF telah melaporkan bahwa 26 stafnya hilang setelah kekerasan di negara bagian Jonglei, dan mereka telah terpaksa menghentikan kegiatan medis di beberapa daerah.
Perang saudara di Sudan Selatan telah berlangsung sejak 2013, ketika presiden Salva Kiir memecat Machar sebagai wakil presiden. Konflik itu telah menyebabkan kematian lebih dari 400.000 orang dan pengungsian hampir setengah populasi negara. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 2018 telah gagal dilaksanakan, dan ketegangan antara pemerintah dan oposisi terus meningkat.
Ahli analis dari International Crisis Group, Daniel Akech, menyatakan bahwa penangkapan Machar telah mempersatukan oposisi dan meningkatkan ketegangan di negara tersebut. "Machar telah menjadi simbol unifikasi bagi oposisi, bahkan ketika dia ditahan atau tidak dapat mengeluarkan perintah," katanya.
PBB telah meminta tindakan segera untuk menyelamatkan perjanjian perdamaian dan mencegah kembali ke perang saudara. "Kita berada di titik yang berbahaya, ketika kekerasan meningkat dan ketidakpastian tentang arah politik Sudan Selatan semakin dalam," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk.
Sumber: World news | The Guardian
